Kepabeanan
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Impor lewat Tanjung Priok
Sebagian besar keterlambatan di Tanjung Priok bukan karena Bea Cukai lambat, tapi karena dokumen belum lengkap saat kapal sudah sandar. Setiap hari kontainer menunggu di terminal berarti biaya penumpukan dan, setelah masa bebas habis, biaya demurrage ke pelayaran. Artikel ini merangkum dokumen apa saja yang kami minta dari importir sebelum kontainer tiba, supaya PIB bisa diajukan lebih awal.
1. Dokumen dari pemasok di luar negeri
Dokumen ini diterbitkan oleh penjual atau forwarder di negara asal. Mintalah salinan (draft) begitu barang dikirim, jangan menunggu dokumen asli tiba lewat kurir.
- Commercial Invoice. Nama dan alamat penjual dan pembeli, uraian barang, jumlah, harga satuan, mata uang, dan syarat penyerahan (FOB, CIF, dan seterusnya). Nilai di invoice menjadi dasar nilai pabean.
- Packing List. Rincian per koli atau per palet: jumlah, berat kotor, berat bersih, dan ukuran. Petugas pemeriksa mencocokkan dokumen ini dengan isi kontainer jika terkena jalur merah.
- Bill of Lading (B/L) atau Sea Waybill. Bukti angkutan laut dari pelayaran. Pastikan nama consignee sama persis dengan nama perusahaan di NIB. Beda satu kata saja bisa membuat PIB ditolak sistem.
- Certificate of Origin (COO / SKA). Tidak selalu wajib, tetapi untuk barang dari China, Form E (ACFTA) bisa menurunkan bea masuk secara signifikan. Form E harus asli dan diterbitkan sebelum atau sesaat setelah kapal berangkat.
- Polis asuransi. Diperlukan jika syarat penyerahan tidak termasuk asuransi, karena nilai pabean dihitung berdasarkan CIF.
- Dokumen teknis seperti MSDS untuk bahan kimia, brosur atau spesifikasi untuk mesin, dan sertifikat mutu bila diminta instansi teknis.
2. Dokumen legalitas importir
Dokumen ini hanya perlu disiapkan sekali dan diperbarui jika ada perubahan. Tanpa dokumen ini PIB tidak bisa diajukan atas nama perusahaan Anda.
- NIB (Nomor Induk Berusaha) dari sistem OSS yang sudah berlaku sebagai Angka Pengenal Importir, baik API-U (umum) maupun API-P (produsen). Pastikan KBLI dan jenis API sesuai dengan barang yang diimpor.
- NPWP perusahaan dan status PKP jika ada.
- Akses kepabeanan (registrasi di sistem Bea Cukai) yang masih aktif. Importir yang lama tidak melakukan kegiatan bisa diblokir dan perlu diaktifkan kembali sebelum PIB pertama.
- Surat kuasa kepada PPJK yang menyatakan kami bertindak atas nama perusahaan Anda dalam pengurusan kepabeanan.
3. Perizinan barang larangan dan pembatasan (lartas)
Sebagian komoditas hanya boleh diimpor dengan izin dari kementerian atau lembaga tertentu. Izin ini harus terbit sebelum barang tiba, bukan setelahnya. Contoh yang sering kami tangani:
| Jenis barang | Contoh izin yang diperlukan |
|---|---|
| Produk elektronik, mainan, tekstil tertentu | Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dari Kementerian Perdagangan |
| Makanan, minuman, kosmetik, suplemen | Izin edar dan SKI dari BPOM |
| Produk kayu, tanaman, hewan dan turunannya | Sertifikat karantina dan dokumen kesehatan dari negara asal |
| Barang dengan SNI wajib (baja, ban, helm, dll.) | Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) |
| Alat telekomunikasi | Sertifikat perangkat dari Komdigi |
Cara paling cepat mengecek apakah barang Anda terkena lartas adalah dengan menelusuri kode HS di portal INSW (Indonesia National Single Window). Kirimkan uraian barang dan foto kepada kami, dan kami bantu menentukan kode HS beserta izin yang menyertainya sebelum Anda melakukan pembayaran ke pemasok.
4. Dokumen yang kami urus sebagai PPJK
Setelah dokumen di atas lengkap, bagian berikut menjadi pekerjaan kami:
- PIB (Pemberitahuan Impor Barang) disusun dan dikirim secara elektronik ke sistem Bea Cukai. Di sini kode HS, nilai pabean, dan perhitungan bea masuk serta pajak impor ditetapkan.
- Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui kode billing, biasanya dibayar langsung oleh importir ke bank persepsi.
- Penetapan jalur oleh sistem (hijau atau merah) dan penanganan pemeriksaan jika ada.
- SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) sebagai tanda kontainer boleh keluar dari kawasan pabean.
- Delivery Order (DO) dari pelayaran dan pengurusan pengeluaran kontainer dari terminal, lalu trucking ke gudang Anda.
Daftar periksa sebelum kapal tiba
- Draft invoice, packing list, dan B/L sudah kami terima paling lambat 3 hari sebelum kapal sandar.
- Nama consignee di B/L sama dengan nama di NIB.
- Kode HS sudah disepakati dan izin lartas (jika ada) sudah terbit.
- Form E asli sedang dalam perjalanan, jika ingin memakai tarif preferensi.
- Dana untuk bea masuk dan pajak impor sudah disiapkan, karena billing harus dibayar sebelum SPPB terbit.
Dengan daftar ini terpenuhi, sebagian besar kontainer klien kami keluar dari Tanjung Priok dalam masa bebas penumpukan, tanpa biaya tambahan yang tidak perlu.